Sana Sini News

Sana Sini News - Seorang hakim federal memerintahkan pada Kamis lalu, agar Twitter memberikan informasi ketiga akun yang sedang diselidiki, yang diduga berhubungan dengan WikiLeaks.

Dilansir New York Times, Senin (14/11/2011), Menurut dasar hukum 1994 pada Stored Communication Act, pemerintah dapat menuntut Twitter memberikan alamat protokol internet dari tiga penggunanya. Sebuah alamat protokol internet dapat mengidentifikasi dan memberikan lokasi dari sebuah komputer yang digunakan untuk log-in ke internet.

Sementara itu, Twitter memberitahu ketiga orang tersebut yaitu Jacob Appelbaum seorang ahli keamanan komputer Amerika, seorang warga negara Belanda bernama Rop Gonggrijp, dan anggota parlemen Islandia, Birgitta Jonsdottir mengenai permintaan pemerintah pada awal tahun ini.

Para pemohon tersebut beragumen di pengadilan federal, bahwa alamat protokol internet merupakan informasi pribadi dan permintaan untuk informasi tersebut dinilai terlalu luas dan tidak berhubungan dengan WikiLeaks. Mereka juga berpendapat bahwa perintah tersebut telah menekan hak kebebasan berbicara mereka.

Menanggapi pernyataan tersebut, pengadilan tidak setuju. Hakim pengadilan distrik Amerika Serikat (AS) Liam O'Grady menulis pendapatnya, yaitu "Informasi yang dicari jelas untuk menetapkan fakta-fakta kunci terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, sehingga akan membantu penyelidikan."

Hakim tersebut mengatakan, pengguna Twitter harusnya sukarela memberikan alamat protokol internet. Menurutnya ketika mereka mendaftar untuk sebuah akun, maka mereka melepaskan harapan privasi.

"Pemohon seharusnya mengetahui bahwa informasi IP mereka tunduk pada pemeriksaan oleh Twitter, sehingga berkurangnya harapan privasi pada informasi. Mengingat mereka sudah menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi Twitter," tandas O'Grady.