Sana Sini News

Sana Sini News - Di sela-sela KTT Asean ke-19 di Bali, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengatakan akan mengirim Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ke Myanmar. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung proses reformasi di Myanmar.

Kunjungan Hillary ke Myanmar ini nantinya merupakan kunjungan Menlu AS yang pertama kalinya dalam 50 tahun. Keputusan Obama ini diambil setelah dirinya melakukan pembicaraan langsung dengan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dalam pembicaraannya itu, Obama mendapatkan informasi dari Suu Kyi bahwa perkembangan positif memang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Tetapi Suu Kyi sendiri mengatakan kepada Obama bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan.

"Kami ingin turut serta dalam kesempatan menemui perubahan (di Myanmar). Jelas sekali bila Myanmar bisa melanjutkan perubahan yang mereka jalani menuju demokrasi, maka tentunya dapat membangun hubungan baru dengan AS," jelas Obama seperti dikutip Associated Press, Jumat (18/11/2011).

"Setelah beberapa tahun mengalami masa kegelapan, saat ini kita melihat kemajuan (Myanmar) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir," imbuhnya.

Pernyataan yang dilakukan Obama di menjelang KTT Asia Timur di Bali, merupakan langkah signifikan yang pernah diambil AS dalam kebijakan luar negerinya. Selama ini AS selalu menerapkan sanksi kepada Myanmar karena pemerintah junta militer yang pernah berkuasa, memimpin Myanmar dengan praktek diktator.

Belum jelas kapan kunjungan dari Clinton ke Myanmar akan dilakukan. Tetapi menurut beberapa pejabat AS, Clinton akan berangkat ke Myanmar pada 1 Desember mendatang.

Selain itu, rencana pengumuman Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Suu Kyi untuk mengikuti pemilu, juga turut memicu keputusan Obama ini.

Selama ini Myanmar selalu dipandang oleh dunia Barat sebagai negara di Asia Tenggara yang kerap melakukan pelanggaran HAM. Tetapi saat ini Pemerintah Myanmar yang dipegang oleh sipil, perlahan merubah dirinya untuk menerapkan pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan Presiden Thein Shie pun memulai perubahannya tersebut dengan melepaskan sekira 6.000 tahahan, dimana 200 di antaranya tahanan politik.