Sana Sini News

Sana Sini News - Kabinet Thailand mendukung dekrit amnesti yang dinilai kontroversial bagi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Amnesti ini dapat menjadi jalan bagi kembalinya Thaksin dari pengasingannya.

Mantan PM Thailand yang juga kakak dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tersebut, melarikan diri saat dirinya dituduh melakukan korupsi.

PM Yingluck sendiri belum mengkonfirmasi mengenai dukungan kabinet tersebut. Kembalinya Thaksin dipastikan akan mendapatkan kecaman dari pihak oposisi Thailand, yang sejak awal tidak pernah menyetujui amnesti tersebut.

Draft amnesti ini sendiri harus disetujui oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Menurut aturan kerajaan, pelaku kejahatan hanya akan diberikan amnesti bila sudah berada di atas 60 tahun dan dijatuhi hukuman penjara di bawah tiga tahun. Amnesti ini biasanya diberikan setiap ulang tahun Raja pada 5 Desember.

Thaksin yang lengser dari jabatannya usai dikudeta militer 2006 lalu, saat ini berusia 62 tahun. Kini dirinya tinggal di pengasingan di Dubai, guna menghindari penjara dua tahun atas tuduhan korupsi.

Tetapi kemungkinan bagi kembalinya Thaksin ke Thailand terbuka lebar saat adiknya Yinluck menang dalam pemilu Thailand Juli lalu. Kemenangan Yingluck ini memang tidak lepas dari popularitas kakaknya, di kalangan miskin Negeri Gajah Putih itu.

Kembalinya Thaksin ke Thailand sepertinya akan menimbulkan kemarahan dari para lawannya. Thaksin dikenal memiliki banyak musuh di kalangan elit militer, pihak Istana, dan birokrat. Hal ini pula dikhawatirkan dapat memicu perpecahan, setelah Thailand dilanda aksi protes yang berujung kekerasan tahun lalu.

Sementara kelompok oposisi Partai Demokrat langsung mengkritik dukungan kabinet itu. "(Pemberian amnesti) ini menunjukan mereka memang bermaksud untuk menolong satu orang," ungkap juru bicara Partai Demokrat Sakoltee Phattiyakul seperti dikutip AFP, Rabu (16/11/2011).

Dukungan kabinet atas amnesti Thaksin, sepertinya bukan yang tepat. Saat ini memang posisi Yingluck sangat sensitif, di saat dirinya terus mendapatkan kritikan keras dalam menghadapi bencana banjir yang melanda Thailand.

"Di saat banjir belum selesai, kabinet malah menyetujui amnesti ini," tuturnya Phattiyakul.